1 day ago
12
harapanrakyat.com,- Forum Pemerhati Kebijakan Publik Kota Banjar, Jawa Barat, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan kinerja pelayanan publik. Aspirasi tersebut disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Kota Banjar dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu (22/7/2026).
Ketua Forum Pemerhati Kebijakan Publik Kota Banjar, Agus Nugraha, mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan hasil pengamatan serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan publik di Kota Banjar.
“Audiensi ini untuk menyampaikan pandangan sekaligus memberikan masukan berdasarkan hasil pengamatan kami terhadap pelaksanaan sejumlah kebijakan publik,” kata Agus Nugraha kepada harapanrakyat.com.
Menurutnya, sejumlah isu yang menjadi perhatian forum di antaranya efektivitas program pembangunan daerah. Kemudian kualitas pelayanan publik pada sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, pemberdayaan UMKM, serta penguatan ekonomi masyarakat.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah. Serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat.
Baca Juga: Pemkot Ungkap Penyesuaian Besaran Tunjangan Perumahan DPRD Kota Banjar Masih dalam Proses
Forum Pemerhati Kebijakan Publik juga meminta DPRD Kota Banjar meningkatkan efektivitas pembentukan peraturan daerah. Caranya dengan melakukan evaluasi terhadap perda-perda yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
Tak hanya itu, mereka turut menyoroti pemanfaatan ruko lantai dua Pasar Muktisari yang dinilai belum optimal sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Salah satunya kegiatan ekonomi di Pasar Muktisari. Sampai saat ini meminta data terkait besaran retribusi saja masih sulit. Konon katanya belum ada Perwal. Padahal, aset ini perlu segera dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Tanggapan DPRD Kota Banjar Soal Masukan dari Para Pemerhati Kebijakan Publik
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi dan inventarisasi terhadap peraturan daerah yang masih produktif maupun yang sudah tidak efektif.
Selain itu, DPRD juga akan menindaklanjuti berbagai aspirasi terkait pelayanan publik bersama OPD terkait dan mitra kerja masing-masing komisi.
Baca Juga: DKP3 Kota Banjar Salurkan Puluhan Ribu Benih Ikan, Tapi Belum Ada Bantuan Pakan
“Nanti kami akan melakukan evaluasi bersama Bagian Hukum Setda Kota Banjar. Terkait sejumlah persoalan pelayanan publik juga akan kami tindak lanjuti bersama mitra kerja komisi,” kata Sutopo. (Muhlisin/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
