5 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyoroti kondisi banyaknya angkutan kota (angkot) yang sudah tidak laik beroperasi. Kondisi itu pun membutuhkan pembenahan tata kelola transportasi publik.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk mengevaluasi keberadaan angkot, khususnya trayek antardaerah yang sudah tidak laik jalan dan tidak melengkapi dokumen resmi.
Baca Juga: Tekan Kemacetan Metropolitan, Menhub Dudy dan Dedi Mulyadi Resmikan Proyek BRT Bandung Raya
Dedi meminta Dishub untuk tidak memberikan izin pernah operasional maupun penambahan kuota bagi angkot tidak laik jalan.
“Saya minta Kepala Dishub untuk mengevaluasi angkot khususnya yang tidak laik beroperasi, tidak memiliki kelengkapan surat. Jadi tidak boleh lagi menerbitkan izin perpanjangan,” kata Dedi di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Dedi menilai kebijakan ini bertujuan untuk keruwetan lalu lintas sekaligus menghindarkan para sopir dari beban jeratan utang akibat sistem armada yang usang.
Sebab, peremajaan moda transportasi massal menjadi syarat mutlak seiring hadirnya sistem Bus Rapid Transit (BRT).
Pemprov Jawa Barat akan merancang transformasi angkutan umum jalanan menuju kendaraan berbasis listrik demi menghadirkan layanan yang aman dan ramah lingkungan.
“Hadirnya transportasi publik yang modern untuk apa, kalau angkot bisa memperpanjang izin operasional. Itu bisa menambah beban sopir dan keruwetan. Angkot harus berubah jadi listrik, karena ada BRT,” ujarnya.
Banyak Angkot Tak Laik Beroperasi, Dedi Usulkan Skema Kredit Tanpa DP Agar Sopir Jadi Pemilik
Dedi menambahkan, ia mengandeng Bank BJB untuk merumuskan skema pembiayaan khusus bagi para pengemudi angkot untuk mendukung transformasi angkutan listrik.
Pemprov Jawa Barat sedang menyiapkan fasilitas kredit tanpa uang muka agar para sopir dapat memiliki unit armada listrik sendiri secara mandiri.
“Saya telah berbicara ke Bank BJB agar mereka (sopir) bisa mengajukan kredit tanpa DP agar menjadi pemilik angkot,” ucapnya.
Dengan demikian, Dedi berharap skema ini bisa menumbuhkan kesejahteraan sopir secara merata dan tidak melulu dikuasai pemilik modal besar.
Melalui skema kepemilikan perorangan, Dedi meyakini sopir angkot akan lebih bertanggung jawab merawat kendaraan daripada menggunakan sistem setoran harian.
Baca Juga: Marak Begal di Bandung Raya, Dedi Mulyadi Minta Kapolda Jawa Barat Siagakan Personel Bersenjata
“Kami sedang merumuskan untuk menumbuhkan kesejahteraan perorangan, bukan kapital atau pemodal. Jadi dia merawat mobil, pemilik, dan membayar cicilan. Daripada setoran, ini akan lebih tertib,” tuturnya. (Reza/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
