2 weeks ago
29
harapanrakyat.com – Public Policy Watch (PPW) turut menyoroti soal kejadian keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Bandung Barat, Jawa Barat. PPW, menilai, ada beberapa potensi yang mengakibatkan insiden ini terjadi.
Baca Juga : Kasus Keracunan MBG di Jawa Barat Paling Banyak, Dedi Mulyadi Ingin Ada Evaluasi
Direktur Eksekutif PPW Azaz Fauzan dalam keterangan resminya mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan standar kualitas, pengawasan, dan akuntabilitas penyelenggara di lapangan. Sebab, jika pelaksana lapangan melakukan proses pengawasan secara ketat, maka tentunya kejadian ini tidak akan terjadi.
“Kami menyoroti lemahnya quality control dan standar keamanan pangan. Program sebesar ini seharusnya menjamin makanan itu aman, bergizi, dan layak konsumsi,” kata Azaz, Selasa (23/9/2025).
Pengetatan pengawasan ini, lanjut ia, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga penyajian menu MBG di lapangan. Jika ini lalai, kata Azaz, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul lagi korban keracunan baru lantaran menyantap menu MBG.
Kasus keracunan menu MBG ini, lanjut ia, mengindikasikan adanya celah dalam pengendalian mutu yang perlu pembenahan. Ia pun mendesak pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bertanggungjawab atas kejadian ini. Bahkan, Azaz juga mendesak adanya audit independen untuk menyelidiki kasus keracunan menu MBG ini.
“Perlu ada audit independen. Serta memastikan pihak-pihak yang lalai mendapatkan sanksi,” ujarnya.
PPW, kata Azaz, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap program MBG ini. Hal itu agar tidak tejadi kejadian serupa di kemudian hari dan di daerah lain.
Baca Juga : Puluhan Siswa di Bandung Barat Keracunan Massal, Diduga dari Menu MBG
“Pemerintah segera merilis hasil investigasi secara transparan kepada publik terkait kasus ini, khususnya yang terjadi di Bandung Barat. Audit juga kualitas pemasok dan penyedia makanan. Hal ini menjadi upaya penting agar kasus serupa tidak terulang,” katanya.
Audit independen, lanjut ia, juga perlu melibatkan pakar kesehatan, lembaga pengawas independen, dan masyarakat sipil dalam perbaikan program.
“Mengalihkan fokus program tidak hanya pada jumlah penerima manfaat, tetapi pada kualitas intervensi dan dampaknya terhadap kesehatan publik,” ucapnya. Kasus keracunan menu MBG ini, lanjut Azaz, menjadi peringatan penting semua pihak. Bahwa program nasional yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus terkelola dengan sistem pengawasan ketat. Kemudian berorientasi pada keselamatan publik. (Ecep/HR Online/R13)
