2 weeks ago
28
harapanrakyat.com,- Pemerintah Daerah Garut, Jawa Barat, hari ini, Senin (22/9/2025), menggelar pertemuan terbatas membahas terkait dugaan ratusan siswa di Kadungora, Garut, keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain akan mempertanyakan prosedur Satgas dalam melakukan pengawasan terhadap dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pemkab Garut juga perlu komunikasi intens dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar bisa menjamin keselamatan murid penerima MBG.
Bupati Garut, Abdusy Syakur, diberondong banyak pertanyaan oleh awak media terkait evaluasi pasca keracunan ratusan siswa diduga dari sajian MBG.
Syakur, sapaan akrab orang nomor satu di Garut itu mengaku, hari ini akan ada pertemuan antara Satgas MBG dengan berbagai unsure, dampak dari kasus keracunan di Kecamatan Kadungora.
Baca Juga: Ratusan Siswa Diduga Keracunan MBG: Bupati Garut Tak Tahu Data-Anggota DPRD Ditolak Dapur
Syakur memang tidak merinci jumlah siswa korban keracunan MBG, namun pihaknya akan menjamin keselamatan para siswa selaku penerima MBG di daerah.
“Hari ini ada pertemuan dengan tim Satgas, yang pasti kami ingin menjamin aman, tertib, lancar dan selamat. Kita harus melakukan komunikasi yang lebih intens supaya bisa melakukan pencegahan,” kata Bupati Syakur, Senin (22/9/2025).
Ratusan Siswa di Garut Keracunan MBG, Pengelola Dapur Umum Ditutup Sementara
Ia juga mengatakan, untuk sementara SPPG Yayasan Al Bayyinah selaku pengelola dapur umum, ditutup sementara.
Syakur tak ingin mencari-cari alasan penyebab keracunan, karena pendirian izin serta pengawasan merupakan kewenangan BGN.
“Dipending, ditutup sementara. Semua ranah model izin pendirian, pengawasan kan oleh BGN, nanti sudah mulai masuk ke situ. Ada tahapan yang ketat, dari yang ngatur gizi dan yang ngatur keselamatannya,” terang Syakur.
Baca Juga: Ratusan Pelajar di Garut Keracunan MBG, Pemprov Jawa Barat Segera Koordinasi dengan BGN
Dirinya menduga pengelolaan dapur umum SPPG masih tahap belajar menyediakan ribuan porsi makan bagi para murid sekolah.
Sebagai konsekuensi dampak dari kasus tersebut, lanjut Syakur, tentu yang perlu dipertanyakan adalah peran ahli gizi yang menjamin higienis makanan.
“BGN kan sudah mengatur secara detail. Mungkin karena proses belajar tiap hari harus menyediakan sekian ribu makan. Pemilihannya sepenuhnya kewenangan BGN, dan SPPG itu ditempatkan ahli dari BGN. Kan seharusnya begitu,” pungkasnya. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor: Eva)
