2 weeks ago
32
harapanrakyat.com,- Akademisi dan Pengamat Pemerintahan, Sidik Firmadi, memberikan tanggapan terkait rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) di Kota Banjar, Jawa Barat. Rencananya 3 unit mobil dinas senilai Rp 2 miliar itu untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar.
Baca Juga: Kata Wakil Wali Kota Banjar Soal Pengadaan Mobil Dinas; Itu Bukan Keinginan
Sidik menyebut, Pemkot Banjar tak elok melakukan pengadaan 3 unit mobdin, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, rencana pengadaan mobil dinas tersebut menunjukkan bahwa Pemkot Banjar tidak memiliki sense of crisis.
Seharusnya, pemerintah dapat menahan diri dengan membatalkan rencana tersebut. Terlebih, kondisi masyarakat sekarang ini sedang tidak baik-baik saja.
“Rencana pengadaan mobdin sungguh tidak elok, dan menunjukkan bahwa Pemkot Banjar tidak memiliki sense of crisis,” kata Sidik melalui rilis keterangannya, Senin (22/9/2025).
Rencana Pengadaan Mobdin di Kota Banjar Boleh, Asal…
Lanjutnya berujar, Pemkot Banjar seharusnya dapat mengambil pelajaran dari aksi demonstrasi di berbagai daerah yang terjadi beberapa waktu lalu. Meskipun, aksi tersebut seolah mempersoalkan tunjangan DPR yang terlalu besar.
Namun, akar pemicu terjadinya aksi tersebut menurutnya sama, yaitu masyarakat menolak pejabat melakukan pemborosan anggaran untuk belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Pada bulan Agustus lalu terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah. Pemkot Banjar seharusnya sadar akan hal itu,” ujar Dosen Ilmu Politik di Universitas Tasikmalaya ini.
Lanjutnya mengatakan, pengadaan mobdin di Kota Banjar sebetulnya sah-sah saja dan itu diperbolehkan. Namun dengan catatan kebutuhan mobdin tersebut betul-betul mendesak karena kendaraan yang ada sudah tidak layak. Selain itu, harus mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan.
Baca Juga: Kata Wali Kota Banjar Soal Rencana Pengadaan Mobil Dinas; Buat Pak Wakil dan Patwal
Namun begitu, direalisasikan atau tidaknya rencana pengadaan mobdin tersebut tentu tinggal kemajuan dan kebijaksanaan dari Pemerintah Kota Banjar itu sendiri.
“Pada akhirnya semua itu kembali pada pemerintah itu sendiri. Apakah mereka mau memprioritaskan kebutuhan masyarakat, atau justru tetap mempertahankan egonya untuk membeli mobil dinas baru,” pungkas. (Muhlisin/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
