7 hours ago
9
harapanrakyat.com,- Rencana pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pangandaran kembali menjadi perhatian, di tengah munculnya dinamika dan perbedaan pandangan mengenai kelanjutan proyek perguruan tinggi negeri tersebut. Penggagas pendirian IAIN Pangandaran sekaligus mantan Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, menyatakan kesiapannya untuk membuka ruang dialog dengan berbagai pihak demi mencari jalan terbaik bagi kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Rencana Pendirian IAIN Pangandaran Ditolak Tokoh, Pemdes Cikalong dan Bappeda Buka Suara
Pernyataan tersebut Jeje sampaikan, usai menghadiri kegiatan jalan sehat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81, di halaman Kantor Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Sabtu (15/8/2026).
Jeje menjelaskan, gagasan menghadirkan IAIN di Pangandaran berawal dari kajian mendalam dan komprehensif semasa ia menjabat sebagai bupati. Saat itu, pemerintah daerah dihadapkan pada persoalan mendasar terkait rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang hanya mencapai 8 persen, serta Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih setara kelas 2 SMP.
“Struktur ekonomi masyarakat Pangandaran mayoritas menengah ke bawah. Biaya kuliah di luar daerah seperti Ciamis atau Bandung menjadi sangat tinggi karena beban kos dan biaya hidup. Oleh karena itu, solusinya adalah mendekatkan perguruan tinggi ke daerah,” jelas Jeje.
Baca Juga: KKN Internasional BKS PTN Barat Hadir di Pangandaran, Perkuat Persatuan dan Jejaring Global
Lokasi Rencana Pembangunan IAIN Pangandaran
Selain aspek aksesibilitas pendidikan, Jeje menyoroti kondisi sosiokultural Pangandaran sebagai kawasan pesisir dan daerah tujuan wisata internasional. Tingginya interaksi masyarakat lokal dengan jutaan wisatawan yang memiliki latar belakang budaya berbeda, dinilai perlu diimbangi dengan penguatan benteng moral dan keagamaan di tingkat akademik.
Rencana pembangunan IAIN Pangandaran sendiri telah disiapkan di atas lahan seluas 26 hektar. Lokasinya di wilayah Kecamatan Sidamulih melalui kerja sama dengan Kementerian Agama. Berbeda dengan PSDKU Unpad yang berstatus kampus cabang, IAIN ini dirancang menjadi perguruan tinggi mandiri.
“Sejak awal kami berkomunikasi intensif, termasuk dengan kampus swasta yang sudah ada seperti STITNU. Agar keberadaan IAIN tidak saling mematikan melainkan tumbuh bersama. Kami juga mengupayakan kuota 50 persen penerimaan mahasiswa khusus untuk putra daerah Pangandaran,” tegasnya.
Di tengah munculnya pandangan yang berbeda mengenai kelanjutan pembangunan IAIN Pangandaran, Jeje kembali menekankan pentingnya komunikasi terbuka. Ia mendorong pemerintah daerah, DPRD, maupun Dewan Pendidikan untuk memfasilitasi forum diskusi resmi.
Baca Juga: Datang ke Pangandaran, Mahasiswa ISBI Bandung Siap Angkat Potensi Budaya hingga Pariwisata Desa
“Saya sebagai penggagas dan mantan bupati sangat siap untuk bertukar pikiran, baik dari sisi akademik, ilmiah, maupun teknokratis. Ayo kita duduk bareng dalam forum yang konstruktif agar masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya. (Madlani/R5/HR-Online/Editor: Adi Karyanto)
