3 hours ago
4
harapanrakyat.com,- Stabilitas koalisi partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin-Putri Karlina, kini tengah diguncang isu keretakan. Ketegangan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah daerah yang dianggap mengabaikan prioritas perbaikan infrastruktur jalan di wilayah pelosok Garut. Salah satunya jalan Cihurip.
Ketidakpuasan pertama kali meledak saat Fraksi Partai Gerindra DPRD Garut, memilih untuk walk out dalam rapat Paripurna nota kesepakatan KUA PPAS 2026 perubahan pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Sikap ini diambil oleh tujuh anggota dan pimpinan fraksi sebagai bentuk protes keras karena jalan Banjarwangi tidak masuk dalam daftar prioritas perbaikan tahun 2026.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Instruksikan Pemda Posting Anggaran Belanja di Medsos, Ini Kata Bupati Garut
PDIP Garut “Spil” Kondisi Jalan Cihurip yang Rusak Berat
Menyusul langkah Gerindra, anggota DPRD dari PDI Perjuangan (PDIP), Yudha Puja Turnawan, kini turut menyuarakan keprihatinannya. Setelah mengunjungi korban kebakaran di Desa Cihurip, Yudha membagikan fakta mengenai kondisi jalan yang rusak parah dan menyerupai sungai kering.
Yudha mengingatkan bahwa warga Cihurip telah memberikan mandat besar kepada pasangan Syakur-Putri pada Pilkada lalu. Dalam video yang dibagikannya, Yudha menyatakan bahwa ruas jalan Cihurip dari perbatasan gapura Mekarwangi sampai ke Desa Cisangkal panjangnya 13,8 km dalam kondisi rusak berat.
“Hari Sabtu ini saya menengok yang terkena musibah kebakaran, yaitu Pak Pudin dan Bu Cucu di kampung Susukan, Desa Cihurip. Saya mendapatkan fakta bahwa jalan yang baru rabat beton di era Pak Rudy Gunawan sekitar 4 km, sisanya 9 km masih dalam keadaan rusak. Harapan saya jalan kabupaten seperti ini jadi skala prioritas. Berdasarkan informasi dari PAC PDIP di sini, di Cihurip 71 persen memilih pasangan Pak Syakur dan Bu Putri,” ungkap Yudha melalui unggahan videonya.
Analisis Pengamat: “Bintik Keretakan” Pemerintahan
Asep Muhidin, seorang aktivis sekaligus pemerhati kebijakan publik, menilai fenomena ini sebagai sinyal kuat adanya keretakan antara kepala daerah dengan partai pengusungnya. Menurutnya, kebijakan Syakur-Putri saat ini tidak sejalan dengan usulan partai yang telah berjuang memenangkan mereka.
“Merupakan bintik atau salah satu ciri keretakan pemerintah era Syakur-Putri dengan partai pengusungnya. Selama ini pasangan kepala daerah terlalu banyak menjanjikan bahwa jalan tersebut akan masuk prioritas. Tapi faktanya tidak,” ujar Asep.
Ia juga mendorong agar partai-partai lain di DPRD Garut tidak hanya diam dan segera mengambil sikap sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada pemilih.
“Partai selaku wakil rakyat seharusnya bukan hanya Gerindra dan PDIP. Tapi semuanya sebaiknya ambil sikap, kalau memang mereka mewakili masyarakat,” tambahnya.
Wakil Bupati Jangan “Cuci Tangan”
Infrastruktur jalan dianggap sebagai kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada sektor ekonomi dan pelayanan publik. Asep menyayangkan jika alasan pemerintah mengesampingkan perbaikan jalan adalah demi program lain yang kurang mendasar.
“Alasanya misalnya untuk pemerataan ekonomi UMKM, tapi yang mana ekonomi tersebut. Kan yang dibutuhkan saat ini adalah Singajaya, Banjarwangi maupun yang lain adalah akses jalan, bukan lain-lain. Sebaiknya semua partai mengambil sikap, jangan hanya dari PDIP dan Gerindra saja,” tegasnya.
Lebih lanjut, Asep mengkritik sikap Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, yang dianggap sering melemparkan tanggung jawab kebijakan kepada Bupati terkait anggaran jalan.
“Wakil bupati ini sering menyampaikan jalan tersebut itu sudah akan dianggarkan. Sekarang bilang itu kebijakan bupati. Nah, persoalannya sudah begitu, berani tidak Bu Putri jadi oposisi? Bukan cuci tangan, karena kebijakan pimpinan itu seyogyanya akan berkomunikasi dengan wakilnya. Bijaknya ketika ada kritikan dari rakyat, seharusnya mereka itu kompak memperbaiki kebijakan, harus tabayun, tahu diri,” ujarnya.
Baca Juga: Wabup Garut Pernah Janjikan Jalan Banjarwangi-Singajaya Diperbaiki 2026, Kok Batal? Ini Alasannya
Masyarakat kini menagih janji politik saat kampanye. Asep menegaskan bahwa pasangan pimpinan daerah tidak boleh saling lempar tanggung jawab saat rakyat meminta haknya atas infrastruktur layak.
“Jangan ketika dulu saat kampanye sebagai pengemis suara. Rakyat selaku raja secara konstitusi meminta kepada orang yang dulu mengemis suara supaya memperbaiki jalan, tidak minta lebih. Persoalanya kan mereka (Bupati dan wakil) berbeda suara. Bukan harus saling lempar bola, justru seharusnya membuktikan dengan kinerja,” pungkas Asep. (Pikpik/R3/HR-Online/Editor: Eva)
