1 day ago
22
harapanrakyat.com,- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, bergerak cepat menyiapkan langkah strategis menghadapi ancaman kekeringan lahan pertanian. Upaya ini dilakukan demi menjaga produktivitas pangan selama musim kemarau.
Kepala DKP3 Kota Tasikmalaya, Ely Suminar, menyatakan optimisme Pemda dalam meminimalisir dampak kemarau tahun ini bertumpu pada sinergi pemerintah pusat dan adaptasi petani. Menurutnya, kunci utama menghadapi kemarau adalah kombinasi antisipasi dan adaptasi.
“Antisipasi saat ini mendapat dukungan penuh pusat melalui pembangunan, peningkatan, dan perbaikan saluran irigasi guna mengoptimalkan distribusi air. Kami juga memaksimalkan sumber air yang tersedia lewat pompanisasi,” kata Ely kepada awak media, Kamis (9/7/2026).
DKP3 Kota Tasikmalaya Antisipasi Kekeringan Lahan Pertanian
Selain infrastruktur, DKP3 mendorong petani menerapkan strategi adaptasi. Seperti mengatur pola tanam sesuai ketersediaan air, mengalihkan komoditas ke tanaman hemat air. Serta menggunakan benih unggul tahan kering.
Baca Juga: Debit Sungai Citanduy di Bendung Dobo Kota Banjar Menyusut, Irigasi Pertanian Terdampak?
Jika kondisi air benar-benar kritis, petani diimbau melakukan pengosongan lahan (bera) sementara untuk menghindari risiko gagal panen total.
Ely menyebutkan, sejauh ini belum ada laporan gagal panen (puso) di Kota Tasikmalaya. Gejala kekeringan lahan pertanian yang muncul baru sebatas kategori terancam. Seperti tanah meretak dan kekeringan ringan di beberapa area yang sementara ini masih bisa diatasi lewat sistem gilir air.
Baca Juga: Hadiri Rakor Peningkatan Jaringan Irigasi, Solusi Hadapi Ancaman Kekeringan di Ciamis
Namun, kewaspadaan tetap ditingkatkan, mengingat data Kementerian ATR/BPN mencatat Luas Baku Sawah (LBS) Kota Tasikmalaya tahun 2025 mencapai 4.689 hektare. Lahan produktif ini memerlukan pemantauan ketat karena potensi dampak kemarau cenderung merata di hampir seluruh kecamatan.
“Kami mengimbau petani terus berkoordinasi dengan Penyuluh Pertanian dan Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) setempat. Agar potensi risiko bisa dimitigasi sejak dini,” pungkas Ely. (Rafi/R3/HR-Online/Editor: Eva)
