1 day ago
18
harapanrakyat.com,- Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjar, Jawa Barat, untuk tahun anggaran 2027 diproyeksikan menyentuh angka Rp 878,16 miliar. Meski demikian, postur keuangan daerah ini tercatat masih sangat bertumpu pada kucuran dana transfer dari pemerintah pusat sebagai penyokong utama roda pembangunan.
Baca juga: Paripurna DPRD Kota Banjar Sepakati Raperda Penyertaan Modal Tirta Anom
Gambaran kapasitas fiskal tersebut dipaparkan dalam rapat paripurna DPRD terkait Penyampaian Nota Pengantar Wali Kota terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2027.
Wali Kota Banjar Paparkan Penerimaan Daerah
Wali Kota Banjar, Sudarsono, mengungkapkan bahwa dari total estimasi penerimaan daerah, porsi terbesar masih disumbang oleh sektor dana transfer sekira Rp 686,63 miliar. Angka tersebut merepresentasikan ketergantungan yang cukup tinggi, yakni berkisar 78,2 persen dari seluruh modal fiskal daerah. Sementara itu, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru dicanangkan di angka Rp 191,53 miar.
“Kita menyadari bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer. Sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat,” ujar Sudarsono di hadapan jajaran legislatif DPRD Kota Banjar, Selasa (14/7/2026).
Baca juga: Kesenjangan Fasilitas hingga Ancaman Merger Sekolah Disorot DPRD Kota Banjar
Di sisi alokasi pengeluaran, pemda merancang pagu belanja daerah tahun 2027 sebesar Rp 879,2 miliar. Distribusi anggaran tersebut dipecah ke dalam beberapa sektor operasional, yakni untuk belanja operasi sebesar Rp 754,28 miliar. Kemudian belanja transfer sebesar Rp 63,97 miilar, belanja modal sebesar Rp 59,95 miliar. Sementara biaya tidak terduga yang dipatok sebesar Rp 1 miliar.
Sudarsono juga menguraikan sektor penerimaan pembiayaan daerah yang ditargetkan berada di angka Rp 1,04 miliar. Seluruh pasokan dana cadangan tersebut dipastikan berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada periode pelaporan sebelumnya.
Melihat tingginya ketergantungan pada kas pusat dan provinsi, arah kebijakan fiskal tahun 2027 akan difokuskan pada upaya mendongkrak kemandirian ekonomi daerah. Pemkot Banjar berkomitmen melakukan modernisasi sistem pungutan melalui digitalisasi layanan retribusi. Lalu penguatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi tata kelola aset milik daerah.
“Penggalian potensi sumber pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Apalagi menghambat iklim investasi serta penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi,” tandasnya.
Menanggapi draf nota pengantar tersebut, seluruh fraksi di DPRD Kota Banjar menyatakan sepakat. Mereka memberikan rekomendasi agar Rancangan KUA dan PPAS APBD 2027 ini segera dibawa ke tingkat pembahasan komisi yang lebih spesifik. (Muhlisin/R6/HR-Online)
