5 hours ago
3
harapanrakyat.com,- Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Banjar, baik dari masyarakat maupun budayawan Sunda.
Salah seorang warga, Mujamil, mengaku sudah mendengar usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Namun, ia menyatakan tidak setuju, meski tetap menghormati usulan tersebut sebagai hak setiap warga negara.
“Kalau masalah usulan sih boleh-boleh saja karena itu hak semua warga untuk berpendapat. Tapi kalau saya pribadi itu tidak setuju,” ujar Mujamil, Sabtu (4/7/2026).
Baca Juga: Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda Kembali Bergulir
Ia tak setuju usulan itu karena menilai Jawa Barat dihuni masyarakat dengan latar budaya beragam, termasuk warga berlatar Jawa di wilayah perbatasan. Menurutnya, kerukunan yang selama ini terjaga jangan sampai terganggu oleh perubahan nama yang berpotensi memicu gesekan sosial.
“Pertama Jawa Barat itu cukup beragam budaya dan masyarakatnya. Kedua ini berpotensi konflik identitas menurut saya sih begitu,” ujarnya.
“Ketika yang tadinya saya sebagai warga jawa yang ada di Jawa Barat nyaman dengan identitas saya sebagai orang Jawa. Ke depan takutnya ketika menjadi provinsi Sunda itu ada semacam wah orang Jawa tinggal di Sunda,” kata Mujamil, tokoh masyarakat di Langensari.
Baca Juga: Usulan Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat Jadi Sunda Segera Dibahas di DPRD Jabar
Menurut Mujamil, perubahan nama provinsi juga berpotensi memicu perubahan berbagai dokumen administrasi, mulai dari identitas kependudukan hingga sertifikat tanah. Karena itu, ia menilai pemerintah sebaiknya lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur dan lapangan kerja.
“Yang dibutuhkan masyarakat sekarang itu bukan perubahan status Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Tapi yang paling urgen bagaimana pembangunan di Jawa Barat lebih maksimal termasuk infrastruktur dan ketersediaan lapangan kerja,” tandasnya.
Budayawan Banjar Nilai Identitas Sunda Tak Harus Lewat Pergantian Nama Provinsi
Budayawan Kota Banjar Ki Demang Wangsafyudin menilai usulan itu sah sebagai aspirasi di negara demokrasi. Namun, menurutnya, perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda tetap perlu dikaji secara menyeluruh, termasuk dampak sosialnya di masyarakat.
Baca Juga: Menguak Sejarah Sungai Citarum di Provinsi Jawa Barat
Menurutnya, masyarakat Jawa Barat terdiri dari latar budaya yang beragam, mulai dari masyarakat Jawa di wilayah perbatasan seperti Banjar, Ciamis, dan Pangandaran, hingga masyarakat Sunda dengan beragam karakter budaya di daerah lain.
“Kalau yang namanya usulan ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya dengan semerta-merta ingin menjadi Provinsi Sunda saya kira harus berdasarkan kajian terlebih dulu,” katanya.
Ia menilai tanpa pergantian nama pun masyarakat sudah memahami Jawa Barat sebagai wilayah budaya Sunda. Menurutnya, penguatan identitas lebih tepat dilakukan lewat pelestarian adat, budaya, dan jati diri masyarakat Sunda.
“Identitas bukan hanya dari nama daerah kok. Kita sudah jelas orang Sunda Jawa Barat kok. Jadi yang perlu dikuatkan identitas kesundaannya. Silih asah, silih asih, silih asuh,” ujarnya. (Muhlisin/R9/HR-Online/Editor-Dadang)
