14 minutes ago
6
harapanrakyat.com,- Pelayanan publik di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) KBB (Kabupaten Bandung Barat) menjadi sorotan. Seorang warga mengeluhkan ruang pelayanan terlihat kosong melompong padahal masih jam kerja resmi.
Kejadian berlangsung Jumat (21/8/2026), sekitar pukul 10.00 WIB, saat ia datang mengurus keperluan namun tak menemukan satupun petugas di balik meja layanan.
“Kami datang butuh pelayanan, tapi ruangannya kosong. Bertanya ke Satpam, petugasnya pada ke mana? Semua WFH atau ke lapangan?” ungkap warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Baca Juga: Raperda Pengelolaan Aset Daerah KBB, Payung Hukum Baru untuk Tingkatkan PAD
Ruang Pelayanan Bapenda KBB Kosong
Warga sebenarnya memahami jika sebagian pegawai memiliki tugas di luar kantor atau bekerja dengan sistem tertentu. Namun, tidak boleh sampai ruang pelayanan benar-benar tanpa orang.
“Kami mengerti kalau ada yang tugas luar atau WFH. Tapi jangan sampai semua kosong. Harus tetap ada perwakilan yang melayani,” ujarnya.
Baca Juga: Viral ASN DPUTR KBB Live TikTok Saat Jam Kerja, Singgung ‘Fee Proyek’ dan Kini Minta Maaf
Ketidaknyamanan ini dirasakan warga yang sudah meluangkan waktu dan tenaga datang langsung ke Kantor Bapenda KBB. Warga pun meminta Bupati KBB Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail, melakukan inspeksi mendadak ke Bapenda. Langkah ini dianggap perlu agar pimpinan melihat langsung kondisi di lapangan dan memastikan pelayanan berjalan sesuai janji.
“Jangan sampai warga yang butuh bantuan justru kesulitan karena tidak ada petugas di tempat. Pimpinan diminta turun mengecek langsung,” harapnya.
Selain soal pelayanan, warga juga menyayangkan kebijakan rotasi dan mutasi yang dinilai kurang tepat sasaran. Pegawai yang sudah berpengalaman, paham tugas, dan memiliki kinerja baik justru dipindahkan. Padahal keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas layanan yang konsisten.
Baca Juga: Urus Dokumen Kependudukan Lewat Calo di MPP Lebih Cepat, Bupati KBB Jeje Geram
“Sayang sekali kalau orang-orang yang kompeten dan berpengalaman justru digeser. Kebijakan kepegawaian seharusnya tetap memprioritaskan kemampuan dan kinerja seseorang,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Bapenda KBB belum memberikan tanggapan resmi terkait keluhan tersebut. (Eri/R3/HR-Online/Editor: Eva)
