1 day ago
16
harapanrakyat.com,- Ketegangan terjadi di lingkungan PT Royal Sejahtera Abadi yang berlokasi di Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (1/7/2026). Puluhan warga Padalarang dan tenaga kerja memblokir jalan masuk utama pabrik sebagai bentuk protes keras atas pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dinilai dilakukan sepihak tanpa pembicaraan terlebih dahulu.
Aksi yang berlangsung sejak pukul sembilan pagi itu seketika menghentikan seluruh aktivitas perusahaan. Para pengunjuk rasa yang sebagian besar terdiri dari ibu rumah tangga dan warga sekitar, berdiri berjejer di depan gerbang serta mendirikan tenda darurat. Truk-truk pengangkut barang yang hendak masuk terpaksa berputar balik karena akses tertutup rapat
Baca Juga: Tutup Tahun 2025 dengan Surplus Rp127 Miliar, SILPA Bandung Barat Melonjak Dua Kali Lipat.
Persoalan ini bermula saat kendali pengelolaan pabrik berpindah tangan ke Yayasan Aira, menggantikan pengurus lama yang telah bekerja sama cukup lama dengan warga. Sejak perubahan itu terjadi, nasib sejumlah pegawai lama yang berasal dari desa setempat justru menjadi tidak jelas.
Delapan Pekerja Di-PHK oleh Pabrik di Padalarang KBB
Aep Suhendar, salah satu tenaga kerja yang terdampak, mengatakan, setidaknya ada delapan orang yang tiba-tiba tidak lagi dipekerjakan. Padahal mereka telah mengabdi lebih dari enam tahun dan memiliki catatan kinerja yang baik tanpa pernah mendapat teguran.
“Kami diminta mengurus ulang berkas dan diperiksa kesehatan, berharap tetap dipertahankan. Namun tanpa surat keputusan atau alasan yang masuk akal, kami dibiarkan begitu saja. Rasanya berat, karena ini adalah mata pencaharian kami sekeluarga,” ungkap Aep.
Kepala lingkungan setempat, Poniman, turut menyayangkan sikap pengurus baru. Selama ini warga sangat mendukung kehadiran pabrik, bahkan sering membantu memperlancar bongkar muat. Dulu segala kendala diselesaikan dengan duduk bersama, namun kini terasa jauh dan merugikan masyarakat.
Ia pun mengingatkan agar perusahaan tetap memegang janji awal saat mendirikan usaha, yaitu mengutamakan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Syarat batas usia dan tingkat pendidikan yang kini diterapkan dianggap tidak sesuai kesepakatan awal pembangunan.
Baca Juga: Kenaikan Kurs Dollar Picu Kenaikan Harga Material, Perbaikan Jalan di KBB Terdampak
Hingga menjelang sore, manajemen baru menemui perwakilan warga namun hanya mengusulkan pembahasan ditunda hingga esok hari. Usulan itu ditolak tegas oleh massa yang bersikeras tetap menjaga lokasi hingga ada kepastian penyelesaian masalah yang adil. (Eri/R7/HR-Online/Editor-Ndu)
